Menko: Wacana Listrik Gratis Perlu Kajian

Senin, 14 Juni 2010 19:36
Jakarta, (Analisa)

Menko Perekonomian Hatta Rajasa, mengatakan, wacana listrik gratis untuk masyarakat miskin yang diusulkan oleh PLN masih memerlukan kajian lebih lanjut.

"Ya ini kan sesuatu wacana yang dilontarkan dirut PLN, maksudnya baik, barangkali mencarikan solusi untuk itu, akan tetapi saya kan tidak harus bereaksi setuju tidak setuju, saya kan harus lihat kajiannya seperti apa, apa yang dimaksud dengan gratis itu," ujarnya saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Senin (14/6).

Ia menyatakan wacana seperti itu juga perlu disikapi dengan kehati-hatian dan masih membutuhkan pembahasan sebelum ada keputusan lebih lanjut.

"Tidak harus saya tergesa-gesa dan menyatakan setuju tidak setuju, kita harus hati-hati," ujarnya.

Menurut dia, dengan adanya wacana kenaikan TDL sebesar 10 persen dan pembatasan pemberian subsidi listrik kepada sektor industri telah menimbulkan protes dan penolakan, untuk itu walaupun usul dapat dilontarkan masih dibutuhkan kajian.

"Sebagian saja disubsidi (konsumsi listrik) dengan baik ke industri, industrinya saja berteriak, apalagi 100 persen harga keekonomian seperti apa. Ini semua memerlukan kajian dan kehati-hatian," tambahnya.

Ia mengatakan wacana ini juga akan dibicarakan terlebih dahulu dengan pejabat terkait, terutama dengan menteri ESDM Darwin Saleh.

Sementara, Hatta juga kembali mengingatkan menjelang kenaikan TDL, bahwa subsidi harus tepat sasaran, karena sangat terkait dan mempengaruhi kemampuan dana APBN serta daya beli masyarakat.

"Kita harus konsisten kita harus jaga APBN prudent dan kredibel, kalau tidak tepat sasaran APBN bisa jebol dan yang tidak tepat sasaran memang tidak harus disubsidi dan itu prinsip yang harus kita jaga," ujarnya.

Sebelumnya Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Persero (PLN), Dahlan Iskan, mengusulkan agar listrik untuk masyarakat miskin digratiskan, sementara untuk yang lain disesuaikan tarifnya dengan harga pasar.

"Saya serius. Yang miskin gratis saja, sudah kita cetuskan di DPR kemarin. Pemerintah belum ada tanggapan, dikira saya guyon. Saya serius," katanya dalam acara diskusi TDL yang diselenggarakan Forkem dengan Kementrian Koordinatao Perekonomian di Pulau Bidadari, Jakarts, Sabtu.

Ia mengatakan masyarakat miskin tersebut adalah mereka yang mempunyai listrik 450 Kwh yang diperkirakan mencapai 20 juta pelanggan. "Atau kira-kira memiliki lima lampu bolam ditambah dengan TV, Radio, VCD, rice cooker bergantian dengan setrika dan kipas angin," katanya.

Dahlan mengatakan, dengan skema rakyat miskin gratis, sementara untuk masyarakat lainnya membayar sesuai tarif pasar, maka PLN akan untung.

Dia memperkirakan untuk menggratiskan masyarakat miskin, maka pihaknya akan kehilangan pendapatan sekitar Rp1,5 triliun, sedang pendapatan dari masyarakat lainnya yang membayar sesuai tarif akan meningkat Rp20 triliun.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Effendi Simbolon menilai menggratiskan biaya listrik kepada rakyat miskin hanya memindahkan masalah saja.

"Sepanjang kerugian biaya pelanggan R1 tidak dibebankan ke pelanggan lain, silahkan saja. Tetapi kalau dipindahkan ke pelanggan lain, itu hanya menambah persoalan saja, tidak menyelesaikan masalah," kata Effendi Simbolon di gedung DPR Senayan Jakarta, Senin (14/6).

Sebelum Dirut PT PLN Dahlan Iskan melontarkan gagasan untuk mengratiskan listrik bagi masyarakat miskin atau golongan R1 atau 450 VA. Selama ini beban biaya untuk pelanggan golongan R1 ini sebesar Rp1,4 triliun per tahun.

Namun Effendi mengatakan wacana mengratiskan listrik R1 tersebut belum disampaikan secara resmi oleh pemerintah. Karena itu tambahnya komisi VII belum mau memberikan tanggapan.

"Saya perlu sampaikan bahwa isu gratis itu muncul spontan dari saudara Dahlan yang merasa frustasi dengan begitu kendala yang ada di manajemen PLN," kata Effendi.

Namun tambah Effendi seharusnya rasa frustasi Dirut PT PLN itu diarahkan ke pemerintah karena tidak segera menyelesaikan persoalan ini.

"Kalau Dahlan menantang DPR itu salah alamat harusnya kepada presiden (SBY) dan pemerintah agar segera memberikan solusi terhadap permasalahan di PLN ini, tidak lantas membebaskan pelanggan R1," kata Effendi.

Menurut Effendi untuk membebaskan listrik R1 tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi tambahnya kalau beban biaya pelanggan di R1 itu hanya akan dipindahkan ke pelanggan lain.

"Ini hanya menambah karut marut permasalahan listrik," kata Effendi.

Menurut Effendi untuk persoalan ini harus dikaji betul bagaimana mekanismennya dan begitu juga aturannya. (Ant/try)