Uni Eropa Berikan Hibah Pendidikan Rp2,4 Triliun

Jakarta (Berita): Uni Eropa memberikan bantuan dana hibah tahap pertama sebanyak 200 juta Euro  atau Rp2,4 triliun kepada Pemerintah Indonesia untuk mendukung program di sektor pendidikan.
Dana hibah tersebut disalurkan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan tata kelola dalam layanan pendidikan dasar secara nasional yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.
Penandatanganan perjanjian pendanaan dilakukan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, dan Komisioner Urusan Pembangunan Komisi Eropa Andris Piebalgs di Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, Selasa [25/05].
Mendiknas Mohammad Nuh mengatakan, dana hibah ini akan digunakan untuk penguatan program pendidikan meliputi akses, kualitas, dan tata kelola pendidikan.
“Ini grant bukan loan(pinjaman, red). Kami berterima kasih banyak kepada Uni Eropa yang telah memberikan hibah,” katanya saat memberikan keterangan pers usai acara penandatanganan.
Mendiknas dalam sambutannya mengatakan, pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang sangat jelas terhadap masalah pendidikan, yakni dengan mengalokasikan anggaran 20 persen dari anggaran belanja negara.
Di samping itu, kata Mendiknas, pemerintah Indonesia pada 2009-2014 meletakkan pendidikan sebagai salah satu prioritas diantara prioritas-prioritas yang lain.
“Konsekuensinya, seluruh sumber daya yang kita miliki harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Karena pendidikan termasuk salah satu program prioritas yang harus kita rampungkan di tahun 2009-2014,” katanya.
Nuh menyatakan, Indonesia juga berkomitmen memenuhi target Millenium Development Goal’s (MDG’s), sekaligus memenuhi prinsip Pendidikan untuk Semua dan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan.
Tiga kerangka tersebut, kata Mendiknas, yang menjadi landasan di samping memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia.
“Kehadiran Uni Eropa sebagai bukti dukungan masyarakat ekonomi Eropa untuk bersama menjadikan Indonesia sebagai bagian dari komunitas global, sekaligus juga menghadapi tantangan-tantangan global,” katanya.
Bukti dukungan
Komisioner Piebalgs mengatakan, hibah ini merupakan dukungan anggaran yang pertama untuk Indonesia dan terbesar kedua di Asia.
“Dukungan ini menandai tahapan baru dalam memperkuat dan memperluas kemitraan antara Uni Eropa dan Indonesia,” katanya.
Program ini, lanjut Piebalgs, didukung oleh Australia (AusAID) dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Hibah dibagi 180 juta Euro untuk dukungan anggaran (budget support) dan 20 juta Euro untuk kerja sama analisis dan pengembangan kapasitas.
“Dana hibah tahap pertama ini diberikan sampai 2012, sedangkan tahap kedua direncanakan pada 2013-2014,” katanya.
Budget support merupakan metode pelaksanaan bantuan pendidikan dengan memberikan bantuan keuangan kepada bendahara negara penerima. Budget support dimasukkan ke dalam anggaran nasional dan mengikuti prosedur pengambilan keputusan dan kendali parlemen yang sama dengan anggaran pendapatan dan belanja dalam negeri.
Bantuan ini meningkatkan ketersediaan dana negara penerima untuk melaksanakan rencana anggaran sesuai prosedur yang berlaku di negara tersebut. Budget support tidak dirancang untuk membiayai proyek tertentu mana pun. Namun, untuk mendukung pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakannya.
“Bantuan dana ini untuk mendukung kebijakan Kementerian,” kata Piebalgs.
Tata cara yang diterapkan untuk budget support bertujuan untuk mendukung peningkatan kapasitas pemerintah, efektivitas sistem, organisasi dan kelembagaan.
“Tidak ada evaluasi khusus untuk program ini. Evaluasi dilakukan oleh Kementerian. Ukuran evaluasinya adalah suksesnya program yang dilakukan pemerintah Indonesia,” ujar Piebalgs.
Uni Eropa akan memberikan dukungan anggaran sektor dalam bentuk hibah pokok dan hibah kinerja tahunan. Dalam pelaksanaan tahun pertama pada 2010, hanya hibah pokok yang akan dicairkan. Hibah kinerja tahunan akan dicairkan dalam pelaksanaan tahun kedua pada 2011 dan 2012.
Pencairan hibah pokok dan kinerja tahunan akan didasarkan pada penilaian positif terhadap pemenuhan tiga kriteria kelayakan. Kriteria tersebut yaitu kemajuan yang memuaskan dalam melaksanakan strategi pembangunan pendidikan nasional (Renstra Pendidikan 2010-2014), berlanjutnya manajemen makro-ekonomi yang berorientasi kepada stabilitas, dan kemajuan yang memuaskan dalam melaksanakan reformasi manajemen keuangan publik.(ant)