BISNIS INDONESIA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatra Utara menyebutkan pe-ngelolahan limbah yang dihasilkan secara massal oleh Kawasan Industri Medan (KIM) selalu mendapatkan peringkat merah.Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumut, Samsul Arifin mengatakan pihaknya sudah beberapa kali mengingatkan pengelola supaya memperhatikan limbah yang dihasilkan KIM.
"Tidak dimengerti, mengapa manajemen PT KIM tidak mampu mengelola limbah industri itu dari tahun ke tahun selalu dapat rapor merah," ujarnya kemarin.Ketua Komisi D DPRD Sumut Ajib Shah menyebutkan informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai limbah beracun seperti limbah cair dan limbah padat (B3) di kawasan tersebut merupakan masalah klasik yang hingga kini tidak terselesaikan dan teratasi secara baik.
"Rakyat di kawasan KIM menjadi korban keganasan limbah beracun, sangat menyedihkan melihat kondisi yang menjadi korban hingga berpuluh-puluh tahun," tegasnya.Ajib menambahkan dalam waktu dekat PT KIM tidak segera menuntaskan keberadaan limbah beracun ini. Maka, pihaknya akan segera mempidanakan manajemen PT KIM.
"Kita tidak akan mengambil risiko dan makin banyak korban berjatuhan, lebih baik secepatnya kita pidanakan manajemennya segera," tegasnya.Hal serupa diungkapkan, anggota komisi D DPRD Sumut, Fadli Nurzal. Menurut dia, masyarakat justru menjadi korban kebijakan menyimpang Dirut PT KIM yang memungut biaya pembayaran rekening air hingga jutaan rupiah.
"Di media dia si-Ghandi berkoar-koar, sudah memberikan kompensasi 20 sumur bor pada rakyat. Kenyataannya, dia justru memasang air PDAM Tirtanadi ke rakyat dan biaya dibebankan kepada masyarakat setempat," tegasnya.
Dia meminta Gubernur Sumut mengambil tindakan terhadap Manajemen yang menjadi bawahannya. Fadli juga meminta agar aparat hukum, kepolisian dan kejaksaan mengusut tuntas kasus limbah tersebut yang mengakibatkan ribuan warga menderita.
Sesuai prosedur Dirut PT KIM, Ghandi D Tambunan berdalih telah memberikan program corporate social responsibility (CSR) pada masyarakat setempat, dan melakukan proses penanganan limbah sesuai prosedur yang berlaku.
Namun, ketika dikonfirmasi kepada masyarakat dari sejak berdirinya pabrik-pabrik di PT KIM mereka tidak pernah memberikan apa pun selain pencemaran udara dan limbah beracun, kata Anto salah satu penduduk keluarahan Mabar.
"Limbah pabrik dari dulu selalu mencemari lingkungan kami, udara di sini seperti aroma kadang babi, air berwarna-warni, parit-parit menyengat aroma busuk, udara menyesakkan pernafasan. Bagaimana, kami bisa hidup di lingkungan seperti ini," papar Anto.
Beberapa warga setempat juga mengatakan, sejak berdirinya PT KIM banyak dari mereka yang mengalami berbagai macam penyakit seperti penyakit gatal-gatal, sesak napas, pusing-pus-ing, mual dan berbagai penyakit aneh lainnya.
Budiman, mengatakan, limbah dan pencemaran udara yang diproduksi oleh pabrik-pabrik di KIM penyebab terjadi berbagai macam penyakit tersebut."Justru pihak KIM tidak pernah memberikan kompensasi apapun kepada kami dan tak pernah memberi solusi yang bermanfaat, justru kami menjadi korban kebohongan mereka. Jangan paksa kami melakukan tindakan anarkis, kami sudah menderita bertahun-tahun di sini. Apabila hukum tidak dapat dite-gakan, hukum rakyat akan segera dilakukan," paparnya. K3)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatra Utara menyebutkan pe-ngelolahan limbah yang dihasilkan secara massal oleh Kawasan Industri Medan (KIM) selalu mendapatkan peringkat merah.Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumut, Samsul Arifin mengatakan pihaknya sudah beberapa kali mengingatkan pengelola supaya memperhatikan limbah yang dihasilkan KIM.
"Tidak dimengerti, mengapa manajemen PT KIM tidak mampu mengelola limbah industri itu dari tahun ke tahun selalu dapat rapor merah," ujarnya kemarin.Ketua Komisi D DPRD Sumut Ajib Shah menyebutkan informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai limbah beracun seperti limbah cair dan limbah padat (B3) di kawasan tersebut merupakan masalah klasik yang hingga kini tidak terselesaikan dan teratasi secara baik.
"Rakyat di kawasan KIM menjadi korban keganasan limbah beracun, sangat menyedihkan melihat kondisi yang menjadi korban hingga berpuluh-puluh tahun," tegasnya.Ajib menambahkan dalam waktu dekat PT KIM tidak segera menuntaskan keberadaan limbah beracun ini. Maka, pihaknya akan segera mempidanakan manajemen PT KIM.
"Kita tidak akan mengambil risiko dan makin banyak korban berjatuhan, lebih baik secepatnya kita pidanakan manajemennya segera," tegasnya.Hal serupa diungkapkan, anggota komisi D DPRD Sumut, Fadli Nurzal. Menurut dia, masyarakat justru menjadi korban kebijakan menyimpang Dirut PT KIM yang memungut biaya pembayaran rekening air hingga jutaan rupiah.
"Di media dia si-Ghandi berkoar-koar, sudah memberikan kompensasi 20 sumur bor pada rakyat. Kenyataannya, dia justru memasang air PDAM Tirtanadi ke rakyat dan biaya dibebankan kepada masyarakat setempat," tegasnya.
Dia meminta Gubernur Sumut mengambil tindakan terhadap Manajemen yang menjadi bawahannya. Fadli juga meminta agar aparat hukum, kepolisian dan kejaksaan mengusut tuntas kasus limbah tersebut yang mengakibatkan ribuan warga menderita.
Sesuai prosedur Dirut PT KIM, Ghandi D Tambunan berdalih telah memberikan program corporate social responsibility (CSR) pada masyarakat setempat, dan melakukan proses penanganan limbah sesuai prosedur yang berlaku.
Namun, ketika dikonfirmasi kepada masyarakat dari sejak berdirinya pabrik-pabrik di PT KIM mereka tidak pernah memberikan apa pun selain pencemaran udara dan limbah beracun, kata Anto salah satu penduduk keluarahan Mabar.
"Limbah pabrik dari dulu selalu mencemari lingkungan kami, udara di sini seperti aroma kadang babi, air berwarna-warni, parit-parit menyengat aroma busuk, udara menyesakkan pernafasan. Bagaimana, kami bisa hidup di lingkungan seperti ini," papar Anto.
Beberapa warga setempat juga mengatakan, sejak berdirinya PT KIM banyak dari mereka yang mengalami berbagai macam penyakit seperti penyakit gatal-gatal, sesak napas, pusing-pus-ing, mual dan berbagai penyakit aneh lainnya.
Budiman, mengatakan, limbah dan pencemaran udara yang diproduksi oleh pabrik-pabrik di KIM penyebab terjadi berbagai macam penyakit tersebut."Justru pihak KIM tidak pernah memberikan kompensasi apapun kepada kami dan tak pernah memberi solusi yang bermanfaat, justru kami menjadi korban kebohongan mereka. Jangan paksa kami melakukan tindakan anarkis, kami sudah menderita bertahun-tahun di sini. Apabila hukum tidak dapat dite-gakan, hukum rakyat akan segera dilakukan," paparnya. K3)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar