Program Pemilihan Jaka Dara Kota Medan Dinilai Hanya Pemborosan

Ditampung di APBD 2010 Sebesar Rp 691,5 Juta
Medan, Skala
Pemko Medan kembali menampung program penyelenggaraan pemilihan jaka dara dalam APBD Medan 2010. Nilainya meningkat dari tahun sebelumnya, sebesar Rp671,5 juta, yang tahun sebelumnya sebesar Rp250 juta. Padahal kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak ada. Sehingga kegiatan ini dinilai sebagai bentuk pemborosan anggaran.
“Kondisi ini, tidak tepat. Tidak ada manfaatnya. Anggaran begitu besar, hanya untuk memilih jaka dara. Apa tujuannya dan manfaatnya bagi masyarakat. Saya lihat tidak ada manfaatnya. Kalau sudah berlangsung pemilihan, saya lihat tidak ada lagi kegiatannya. Apa yang diperbuat oleh jaka dara ini serta hasil yang diberkan ke Kota Medan,” kata Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan, Hasyim SE, Senin (17/5).
Sampai sekarang, sambungnya, kita tidak merasakan apa-apa dari kegiatan tersebut. Malah, program ini lebih cenderung sebagai pemborosan anggaran. Karena secara keselurahan masyarakat Medan belum merasakan manfaat kegiatan tersebut.
“Artinya untuk pembangunan Kota Medan, dari Jaka dara ini belum ada. Baik itu untuk mendatangkan investor, lapangan kerja dari jaka dara ini, tidak ada. Kegiatan jaka dara ini sia-sia. Sementara anggarannya cukup besar,” urainya.
Hal senada diungkapkan, anggota Komisi C DPRD Medan, Jumadi. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak memberikan manfaat bagi generasi muda.
“Jika kegantengan dilaga dengan kecantikan, untuk apa. Jika ingin generasi lebih maju, harus berpacu dengan tehnologi, kemodrenan.
Kenapa harus dengan kecantikan dan kegantengan. Ini masalah fitrah rupa manusia, siapa yang bisa merubah rupa,” katanya, seraya menegaskan jika ingin melaga kecantikan dengan kegantengan, tidak perlu.
Jika cantik maupun ganteng tapi otak kosong untuk apa. Ini sama saja mubajir dan buang-buang anggaran. Lebih baik anggaran itu dialihkan ke kegiatan lain. Semisal penanggungan anak terlantar, pelayaannan kesehatan dan lainnya.
“Lebih baik anggaran tersebut dialokasikan ke kegiatan lain. Program ini harus dikaji ulang. Sebab tidak ada korelasinya dengan pariwisata. Termasuk dalam upaya meingkatkan kunjungan wisata,” sebutnya.
Seharusnya dalam mendorong pariwisata Medan itu, Pemko  memperhatikan pelayanan dan fasilitas serta kenyamanan wisatawan.
”Jika fasilitas dan service tidak mendukung, bagaimana. Semisal di Jogja, becak diberdayakan guna mendorong pariwisata. Hal seperti ini, karena mereka bina,” terangnya.
Sementara di Medan, sangat kontras. Ia juga mengingatkan Dinas Pariwisata Medan, karena banyak aset-aset yang seharusnya dapat ditata dengan baik. Karena asset tersebut dapat dimanfaat untuk mendorong iklim pariwisata di Medan.
Selain itu, Hasyim berpendapat kegiatan pemilihan jaka dara ini sebenarnya bisa saja dilakukan. Namun tidak dengan anggarannya besar itu.
“Bisa saja ini diselenggarakan, sesederhana mungkin, jika hanya untuk pemilihan saja. Kan bisa dipilih tempatnya yang sederhana, kan yang terpenting dari sana hasilnya. Kalau andalkan biaya tinggi namun hasilnya tidak ada, untuk apa,” katanya, seraya menambahkan program tersebut untuk pembinaan pemuda unjuk kemampuan.